Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Perdamaian dalam Perkara Pidana

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung untuk permohonan kasasi dengan nomor register 1600 K/Pid/2009, perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor dipandang sebagai suatu alasan yang sah untuk menghentikan proses peradilan pidana yang berlangsung. Dalam perkara ini, Emiwati yang merupakan pelapor sekaligus mertua dari Ismayawati telah mengajukan permohonan pencabutan tuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun pencabutan permohonan telah melewati ketentuan waktu yang terdapat dalam Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghentian perkara ini memiliki manfaat yang lebih besar ketimbang dilanjutkan. 

Oleh karena itulah, Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogkarta yang dinilai bersifat formalistik. Kaidah yurisprudensi ini diikuti oleh dua putusan untuk mempertimbangkan apakah perdamaian antara pihak yang berkepentingan dapat menjadi dasar untuk menghentikan proses peradilan perkara. Pertimbangan yang menjadi kaidah yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa, walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui karena bagaimanapun juga bila perkara ini dihentikan manfaatnya lebih besar dari pada bila dilanjutkan. Menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung, penghentian perkara dengan alasan perdamaian ini merupakan perwujudan keadilan restoratif. Hal ini karena perkara pidana yang terjadi bukan semata pelanggaran terhadap kepentingan umum tetapi juga merepresentasikan terganggunya hubungan antara dua atau lebih individu. Oleh karena itu, Hakim harus memfasilitasi penyelesaian perkara yang dapat memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat. 

Untuk memahami pertimbangan Mahkamah Agung, penting untuk mengetahui terlebih dulu kronologis dari perkara terkait. Dalam dakwaan penuntut umum, sekitar April sampai Oktober 2007, Ismayawati membujuk Emiwati, mertuanya, untuk berinvestasi pada usaha dagang alat-alat elektronik miliknya. Setelah Emiwati memberikan sejumlah uang, Ismayawati memberikan beberapa cek dan bilyet giro sebagai bentuk barter dengan cek serta bilyet giro yang telah diserahkan Emiwati sebelumnya. Namun, cek dan bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan karena beberapa alasan seperti: 1) Nomor rekening yang tertera keliru; 2) Rekening telah dibekukan dan masuk ke dalam daftar hitam Bank Indonesia; 3) Identitas yang tertera dalam cek dan/atau bilyet giro tidak sesuai; 4) Tanda tangan yang dibubuhkan pada cek dan/atau bilyet giro menggunakan pensil. Akibatnya, Emiwati mengalami kerugian sekitar 3,9 miliar rupiah. 

Berdasarkan kronologis ini, Jaksa Penuntut Umum kemudian menuntut Ismayawati dengan dakwaan alternatif menggunakan Pasal 378 tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan. Namun, pada 28 Oktober 2008, Emiwati selaku korban mengajukan surat permohonan pencabutan tuntutan hukum terhadap Ismayawati dengan alasan telah memaafkan Ismayawati dan bahwa menantunya ini memiliki anak-anak yang masih kecil. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta kemudian mengabulkan permohonan Emiwati tersebut. Akan tetapi, di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan tingkat pertama tersebut sehingga Penasihat Hukum korban mengajukan kasasi. Dalam permohonan kasasinya, Penasihat Hukum korban menyatakan bahwa dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini awalnya adalah laporan bukan pengaduan. Surat aduan perkara dibuat menyusul pada April 2008 namun menggunakan tanggal 20 September 2007. Hal ini penting mengingat Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP merupakan delik biasa/bukan delik aduan dengan pengecualian yang terdapat dalam Pasal 394 dan Pasal 376 KUHP. Kedua pasal ini mengatur bahwa ketentuan Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV dan Bab XXIV KUHP. Secara spesifik, ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini adalah ketentuan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP: Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 

Melalui Pasal 295 dan 296 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluarga semenda terbentuk dari perkawinan yakni pertalian antara suami dan istri serta keluarga sedarah dari pihak lain. Dalam perkara ini, hubungan Ismayawati dan Emiwati dapat dikategorikan sebagai keluarga semenda derajat pertama oleh karena itu ketentuan Pasal 367 ayat (2) berlaku. Ini berarti, sejak awal, perkara ini seharusnya diproses melalui pengaduan bukan laporan. 

Perbedaan delik ini memiliki dampak hukum atau cara penuntutan yang berbeda pula. Sebagaimana dijelaskan oleh Kanter dan Sianturi bahwa delik aduan hanya dapat dituntut karena adanya aduan oleh pihak yang diatur dalam peraturan perundangan terkait sedangkan delik biasa dapat dilakukan penuntutan oleh petugas (tanpa aduan) oleh karena kewajiban petugas untuk melakukan penuntutan. Selain itu, Kanter dan Sianturi menuliskan bahwa dalam beberapa ketentuan tindak pidana yang berdasarkan delik aduan dapat diselesaikan secara “damai” di luar pengadilan, terutama bila tindak pidana dilakukan oleh anggota keluarga. 

Selanjutnya, Pasal 74 dan Pasal 75 KUHP mengatur tentang kadaluarsa pengaduan dapat dilakukan dan pencabutannya. Menurut ketentuan dalam Pasal 74 KUHP, pengaduan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berhak mengadu dalam jangka waktu 6 bulan bila pihak tersebut berada di Indonesia. Pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut dalam jangka waktu 3 bulan oleh pihak yang mengajukan sesuai ketentuan dalam Pasal 75 KUHP. Pasal terakhir inilah yang kemudian disebutkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam pertimbangannya. Mahkamah Agung, dalam pertimbangannya, menyebutkan bahwa pencabutan pengaduan telah lewat tenggat waktu berdasarkan Pasal 75 KUHP. Meskipun Majelis Hakim menyadari bahwa secara normatif pengaduan seharusnya tidak dapat dicabut setelah lewat tiga bulan, tetapi permohonan pencabutan tuntutan berdasarkan perdamaian kedua belah pihak dipandang memiliki nilai dan manfaat yang penting. Manfaat penting yang dimaksud adalah mewujudkan keadilan restoratif. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa ajaran keadilan restoratif memandang pelanggaran yang terjadi sebagai gangguan atau terputusnya hubungan antara individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Hakim harus memfasilitasi penyelesaian konflik di antara individu yang berselisih tersebut. 

Di lingkungan pengadilan saat ini, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum pada Desember 2020. Pedoman ini pada penerapannya hanya berlaku bagi tindak pidana ringan, perkara anak berhadapan dengan hukum, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta narkotika. Pasal 372 dan 378 KUHP tidak termasuk ke dalam pedoman ini, akan tetapi penting juga untuk melihat pemahaman terkait keadilan restoratif dalam pedoman ini. Berdasarkan pedoman ini, keadilan restoratif dimaknai sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Lebih lanjut, dalam pedoman keadilan restoratif, pelaku diberikan kesempatan untuk terlibat dalam upaya memulihkan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. 

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini sempat dikutip pula dalam memori banding Pendamping Hukum pada dua perkara berbeda yakni dalam Putusan Nomor: 176/PID.B/2017/PT. PBR dengan Terdakwa atas nama Yusri Kandar dan Putusan Nomor: 109/PID/2020/PT SMR atas nama Bayu Raka Siwi. Para terdakwa dalam kedua putusan ini dikenakan pasal yang sama yakni Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Dalam putusan Yusri Kandar, Majelis Hakim Tingkat Banding memperkuat putusan tingkat pertama dan mengesampingkan keberatan dari pendamping hukum Yusri yang memuat pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan 1600 K/Pid/2009. Putusan tersebut didasari dengan alasan bahwa Yusri terbukti melakukan penganiayaan terhadap seorang PNS yang tengah melakukan tugas jabatannya. Sedangkan dalam putusan Bayu Raka Siwi, perdamaian antara Bayu dengan korban menjadi salah satu faktor yang meringankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding pun mengurangi masa pemidanaan Bayu. 

Meski tindak pidana yang didakwakan dalam kedua putusan ini berbeda dengan putusan Terdakwa Ismayawati, keduanya menunjukkan bahwa yurisprudensi Putusan 1600 K/Pid/2009 tidak dapat diimplementasikan mentah-mentah atau secara rata dalam semua perkara pidana. Keberadaan perdamaian antara terdakwa dengan korban tidak serta merta menjanjikan penghentian proses peradilan pidana dan meniadakan pemidanaan terhadap terdakwa. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, penerapan dan penyelesaian melalui keadilan restoratif harus memerhatikan detail perkara dan tetap meletakkan kepentingan korban sebagai fokus penyelesaian perkara pidana yang utama.