Kasus bermula dari Telah meninggal dunia Almarhum Tibu bin Tallasa telah mcninggal pada tahun 1976, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah tiga kali; istri pertama bernama: Dg. Tija, istri kedua bernama: Dg. Lu’mu, dan istri ketiga bernama: Dg. Puji. Almarhum Tibu bin Tallasa bersama almarhum Dg. Tija dikaruniai seorang anak bernama Naping, yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama: Reha dan 2 (dua) orang anak bernama a: Sarifuddiin dan Rodiah, semuanya rnasih hidup.

Bersama almarhum Dg. Lu’inu, almarhum Tibu bin Tallasa meninggalkan seorang anak bersama: Daming (Tergugat), sedang bersama Dg. Puji meninggakan empat orang anak bernama : 

1. Bahar 

2. Sugi, 

3. Haris, 

4. Said.

Almarhum Tibu bin Tallasa telah mcninggalkan harta warisan berupa banyak tanah. Sebagian besar harta-harta tersebut telah dikuasai/dijual oleh Tergugat (Daming) sejak meninggalnya almarhum Tibu bin Tallasa. Harta-harta tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan maupun secara hukum waris.

Para Penggugaf kemudian menggugat Tergugat (Daming) dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dalam perkara No. 261/Pdt.G/2003/PA.Mks. Di tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2003/PTA.Mks. Selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi.

Dalam harta warisan tersebut, Istri dan anak mempunyai hak waris dari Almarhum Tibu bin Tallasa. Di sini yang menjadi inti persoalan adalah salah satu anaknya dengan almarhum istrinya yang bernama Dg. Tija yang bernama Naping dan telah pula meninggal dengan meninggalkan dua orang anak yang bernama Sarifuddin dan Rodiah sebagai alhli waris pengganti dari orang tuanya (Naping alm) yang juga meninggalkan Seorang istri bernama Reha.

Atas putusan PA dan PTA tersebut kemudian dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menilai judex facti keliru memutus atas dasar hal yang tidak jelas status Naping bin Tibu, apakah ia ahli waris ataukah anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yang menentukan hal tersebut adalah pada saat meninggalnya pewaris Tibu bin Taslla tahun 1976 apakah Naping masih hidup atau sudah meninggal (meninggal lebih dulu). Hal yang demikian itu menimbulkan konsekuensi tentang kedudukan hukum seseorang sebagai ahli waris atau kedudukannya sebagai ahli waris pengganti yang selanjutnya akan memepengaruhi pula tentang berapa bagian masing-masing. Hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang memuat kaidah bahwa suatu gugatan yang tidak menyebutkan pihak-pihak yang berperkara secara jelas, maka putusannya dianggap kurang tepat oleh karenanya putusannya tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 334 K/AG/2005 dalam amarnya: 

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Analisis : 

Dalam menganalisis putusan ini dapat didasarkan kepada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811): 

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 

2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; 

3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 

Suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap kekurangjelasan kedudukan hukum seseorang dalam suatu gugatan hal ini dapat dianalogkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang memuat kaidah bahwa suatu gugatan yang tidak menyebutkan pihak-pihak yang berperkara secara jelas jo. Putusan MA nomor 221 K/AG/1993 tentang ahli waris pengganti. Sebenarnya putusan MA ini layak diberikan apresiasi, karena memberikan pandangan baru kepada hukum acara perdata yang berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang yang tidak jelas menjadi alasan Mahkamah Agung Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Artinya bahwa Mahkamah agung telah membuat suatu kaidah yang berkaitan dengan Diskualifikasi in person yakni didasarkan kepada ketidakjelasan kedudukan seseorang sebagai ahli waris dan sekaligus kedudukan ahli waris pengganti (Penggugat), tujuannya memberikan kepastian hukum terhadap hak ahli waris (sebagai ahli waris langsung atau sebagai ahli waris pengganti) Karena yang banyak ditemukan dalam berbagai yurisprudensi kalau tidak kekurangan pihak, error in persona, atau tentang objek gugatan yang tidak jelas sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut diatas.

Dengan meminjam istilah Diskualifikasi in person maka dapat dipahami bahwa Gugatan penggugat yang posita gugatan nya tidak menerangkan dalam positanya (fundamentum petendi) secara jelas kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam hal ini berkaitan dengan gugatan pembagian harta warisan. Namun menurut pendapat kami apabila hal yang demikian itu kemudian Penggugat dapat membuktikan dalil positanya dengan alat bukti surat kematian maka kami berfikir putusan tersebut akan berbeda. Pendapat kami yang demikian itu hanya bersifat dugaan saja, karena kami tidak dapat melacak putusan PA dan PTA Makassar terkait dalam direktori putusan.

Diskualifikasi in person tersebut menurut pendapat kami didasarkan pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agamayang menyebutkan : “...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Uraian kaidah yurisprudensi tersebut di atas apabila kita kaitkan dengan teori tentang Pembuatan surat gugatan waris pada prinsipnya sama dengan pembuatan surat gugatan lainnya. Pengajuan gugatan ke Pengadilan ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat formil dan syarat materiil. Selain itu pengajuan gugatan waris disertai dengan logika kewajaran yang patut, yakni berdasarkan dengan alat bukti kematian pewaris/alhli waris yang telah meninggal dari Lurah atau Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek warisannya.

Setelah melusuri beberapa putusan yang kami temukan, ternyata Putusan 334 K/AG/2005 ini diikuti oleh putusan hakim yunior yang tertuang dalam putusan nomor 686/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel, Putusan Nomor 345 K/Pdt. G/2018/PTA.Sby, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Pst. dan mengikuti Putusan yang terhadulu yakni Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1974 dan Putusan MA nomor 221 K/AG/1993

Kasus bermula dari Telah meninggal dunia Almarhum Tibu bin Tallasa telah mcninggal pada tahun 1976, dan semasa hidupnya almarhum telah menikah tiga kali; istri pertama bernama: Dg. Tija, istri kedua bernama: Dg. Lu’mu, dan istri ketiga bernama: Dg. Puji. Almarhum Tibu bin Tallasa bersama almarhum Dg. Tija dikaruniai seorang anak bernama Naping, yang juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama: Reha dan 2 (dua) orang anak bernama a: Sarifuddiin dan Rodiah, semuanya rnasih hidup.

Bersama almarhum Dg. Lu’inu, almarhum Tibu bin Tallasa meninggalkan seorang anak bersama: Daming (Tergugat), sedang bersama Dg. Puji meninggakan empat orang anak bernama : 

1. Bahar 

2. Sugi, 

3. Haris, 

4. Said.

Almarhum Tibu bin Tallasa telah mcninggalkan harta warisan berupa banyak tanah. Sebagian besar harta-harta tersebut telah dikuasai/dijual oleh Tergugat (Daming) sejak meninggalnya almarhum Tibu bin Tallasa. Harta-harta tersebut belum pernah dibagi secara kekeluargaan maupun secara hukum waris.

Para Penggugaf kemudian menggugat Tergugat (Daming) dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dalam perkara No. 261/Pdt.G/2003/PA.Mks. Di tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara Nomor 114/Pdt.G/2003/PTA.Mks. Selanjutnya Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi.

Dalam harta warisan tersebut, Istri dan anak mempunyai hak waris dari Almarhum Tibu bin Tallasa. Di sini yang menjadi inti persoalan adalah salah satu anaknya dengan almarhum istrinya yang bernama Dg. Tija yang bernama Naping dan telah pula meninggal dengan meninggalkan dua orang anak yang bernama Sarifuddin dan Rodiah sebagai alhli waris pengganti dari orang tuanya (Naping alm) yang juga meninggalkan Seorang istri bernama Reha.

Atas putusan PA dan PTA tersebut kemudian dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung menilai judex facti keliru memutus atas dasar hal yang tidak jelas status Naping bin Tibu, apakah ia ahli waris ataukah anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, yang menentukan hal tersebut adalah pada saat meninggalnya pewaris Tibu bin Taslla tahun 1976 apakah Naping masih hidup atau sudah meninggal (meninggal lebih dulu). Hal yang demikian itu menimbulkan konsekuensi tentang kedudukan hukum seseorang sebagai ahli waris atau kedudukannya sebagai ahli waris pengganti yang selanjutnya akan memepengaruhi pula tentang berapa bagian masing-masing. Hal ini bersesuaian dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang memuat kaidah bahwa suatu gugatan yang tidak menyebutkan pihak-pihak yang berperkara secara jelas, maka putusannya dianggap kurang tepat oleh karenanya putusannya tidak dapat diterima.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 334 K/AG/2005 dalam amarnya: 

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; 

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Analisis : 

Dalam menganalisis putusan ini dapat didasarkan kepada pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hlm. 811): 

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR; 

2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum; 

3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium; 

Suatu gugatan dapat diputus NO apabila terhadap kekurangjelasan kedudukan hukum seseorang dalam suatu gugatan hal ini dapat dianalogkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang memuat kaidah bahwa suatu gugatan yang tidak menyebutkan pihak-pihak yang berperkara secara jelas jo. Putusan MA nomor 221 K/AG/1993 tentang ahli waris pengganti. Sebenarnya putusan MA ini layak diberikan apresiasi, karena memberikan pandangan baru kepada hukum acara perdata yang berkaitan dengan kedudukan hukum seseorang yang tidak jelas menjadi alasan Mahkamah Agung Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. Artinya bahwa Mahkamah agung telah membuat suatu kaidah yang berkaitan dengan Diskualifikasi in person yakni didasarkan kepada ketidakjelasan kedudukan seseorang sebagai ahli waris dan sekaligus kedudukan ahli waris pengganti (Penggugat), tujuannya memberikan kepastian hukum terhadap hak ahli waris (sebagai ahli waris langsung atau sebagai ahli waris pengganti) Karena yang banyak ditemukan dalam berbagai yurisprudensi kalau tidak kekurangan pihak, error in persona, atau tentang objek gugatan yang tidak jelas sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut diatas.

Dengan meminjam istilah Diskualifikasi in person maka dapat dipahami bahwa Gugatan penggugat yang posita gugatan nya tidak menerangkan dalam positanya (fundamentum petendi) secara jelas kedudukan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam hal ini berkaitan dengan gugatan pembagian harta warisan. Namun menurut pendapat kami apabila hal yang demikian itu kemudian Penggugat dapat membuktikan dalil positanya dengan alat bukti surat kematian maka kami berfikir putusan tersebut akan berbeda. Pendapat kami yang demikian itu hanya bersifat dugaan saja, karena kami tidak dapat melacak putusan PA dan PTA Makassar terkait dalam direktori putusan.

Diskualifikasi in person tersebut menurut pendapat kami didasarkan pada Pasal 49 huruf b Undang-Undang Peradilan Agamayang menyebutkan : “...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Uraian kaidah yurisprudensi tersebut di atas apabila kita kaitkan dengan teori tentang Pembuatan surat gugatan waris pada prinsipnya sama dengan pembuatan surat gugatan lainnya. Pengajuan gugatan ke Pengadilan ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni syarat formil dan syarat materiil. Selain itu pengajuan gugatan waris disertai dengan logika kewajaran yang patut, yakni berdasarkan dengan alat bukti kematian pewaris/alhli waris yang telah meninggal dari Lurah atau Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek warisannya.

Setelah melusuri beberapa putusan yang kami temukan, ternyata Putusan 334 K/AG/2005 ini diikuti oleh putusan hakim yunior yang tertuang dalam putusan nomor 686/PDT.G/2014/PN.JKT.Sel, Putusan Nomor 345 K/Pdt. G/2018/PTA.Sby, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Pst. dan mengikuti Putusan yang terhadulu yakni Putusan MARI nomor 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005, Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/Sip/1974 dan Putusan MA nomor 221 K/AG/1993

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Kata “dapat digantikan” dalam Pasal 185 ayat 1 tersebut memunculkan ketidak pastian atau menjadi bentuk tentatif dan bersifat fakultatif dari kedudukan ahli waris pengganti itu sendiri. Kata tersebut dapat ditafsirkan jika ahli waris meninggal lebih dahulu maka muncul ahli waris pengganti yaitu anak dari ahli waris yang meninggal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun kematian seseorang disini sangat penting karena hal itu berguna untuk mengetahui kedudukannya sebagai ahli waris atau digantikan oleh ahli waris pengganti. Dan begitupun akan berpengaruh kepada bagian yang diterimanya.

Pasal 185 KHI ini merupakan satu-satunya dasar mengenai ahli waris pengganti dalam memperoleh harta waris menggantikan ahli waris yang meninggal setelah pewaris. Tercantumnya penyebutan ahli waris pengganti dalam pasal 185 ini telah memberikan pemahaman yang tegas bahwa dakam pembagian Islam mengenal istilah ahli waris pengganti namun dikembalikan lagi kepada keadaan ahli waris yang digantikan yang memunculkan ahli waris pengganti ini. Kandungan Pasal 185 KHI yang terdiri dari 2 (dua) ayat tersebut didalamnya mempunyai bentuk uraian, tujuan dan deskripsi yang memberikan ketentuan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh harta waris. Dalam pasal 185 KHI ini yang dapat menggantikan atau menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki maupun perempuan dari ahli waris yang digantikan itu memiliki kedudukan yang sama.

Selain dalam KHI, mengenai ahli waris pengganti ini dijelaskan pula dalam KUH Perdata. Istilah dalam KUH Perdata yaitu plaatsvervulling yang pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris yang diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata. Dari konteksnya, sama seperti dalam KHI dimana ahli waris pengganti ini muncul apabila ahli waris yang digantikan telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sehingga tahun kematian seseorang itu menjadi penting untuk dituliskan dan disebutkan dalam meneyelesaikan pembagian waris ini.

Dalam kaidah yurisprudensi nomor 344 K/AG/2005 ini disebutkan bahwa karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugat maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur. Jika ditelaah kembali kaidah tersebut kurang tepat jika dihubungkan dengan perkara ini. Karena dalam perkara ini, ahli waris pengganti yaitu anak dari Naping bin Tibu belum meninggal dunia, mereka adalah Para Penggugat/Termohon Kasasi yang menuntut bagiannya sebagai ahli waris pengganti. Dalam hal ini yang meninggal adalah ahli waris yang digantikan yaitu Naping bin Tibu yang tidak disebutkan tahun kematiannya.

Apabila disilogismekan, maka argumentasi Mahkamah Agung adalah seperti dalam tabel berikut yang terdiri dari susunan premis mayor, minor, dan konklusi: Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur Premis mayor Penulisan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti harus tertuang dalam surat gugatan maupun konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima karena (NO) karena gugatan kabur (Obscuur Libel).

Premis minor Tindakan Judex Facti yang tidak menuliskan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti adalah tidak memenuhi aturan yang membuat gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Konklusi Penulisan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti harus tertuang dalam surat gugatan dan konstatering hakim agar gugatan dapat diterima dan tidak kabur. Kaidah yurisprudensi yang muncul dari putusan ini adalah proposisi yang muncul di dalam premis mayor di atas, yaitu: “Penulisan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti harus tertuang dalam surat gugatan maupun konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena gugatan kabur (Obscuur Libel).”

Sepanjang yang dapat dilacak, putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/AG/2005 ini telah diikuti oleh beberapa putusan, yaitu: 

1. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PTA.Sby 

2. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Pst

Kedua putusan tersebut telah mengikuti kaidah yurisprudensi Nomor 344 K/AG/2005, dimana kedua putusan memiliki kasus yang sama dengan perkara ini yaitu tidak disebutkannya tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti. Pertama, putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PTA.Sby yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dimana dalam gugatannya Para Pembanding/Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas kapan ayah dari pewaris meninggal dunia apakah setelah kematian pewaris atau sebelum sehingga mengakibatkan gugatannya tidak jelas dan kabur. Kedua, putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Pst yang mengadili perkara waris di tingkat pertama dimana dalam gugatannya tidak dijelaskan secara tegas mengenai keadaan ahli waris yang ada pada saat pewaris meninggal dunia, hanya menyatakan telah meninggal dunia tanpa menuliskan tahun kematiannya. Hal itu membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima.

Melihat kedua putusan yang telah menggunakan kaidah yurisprudensi Nomor 334 K/AG/2005 dapat ditarik kesimpulan bahwa kutipan kaidah yurisprudensi Nomor 344 K/AG/2005 tidak sejalan dengan keadaan dari kedua putusan tersebut. Kedua putusan tersebut memanglah sama dengan kasus putusan MA ini mengenai tidak disebutkannya tahun kematian ahli waris yang digantikan. Namun yang menjadi masalah adalah kaidah yurisprudensi yang mengalami kekeliruan.

Anotasi ini ingin menegaskan bahwa putusan Nomor 344 K/AG/2005 ini berkaitan dengan kasus kedudukan ahli waris pengganti yang menggantikan ahli waris yang telah meninggal namun tidak dituliskan tahun meninggalnya sehingga gugatan tidak dapat diterima karena kabur. Bunyi kaidah tersebut tidak sama dengan isi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/AG/2005 ini. Karena dalam putusanyya yang meninggal adalah ahli waris yang digantikan saja bukan dengan ahli waris pengganti. Sehingga apabila putusan Nomor 344 K/AG/2005 ini tetap ingin relevan dan digunakan sebagai dasar hukum yurisprudensi, maka kaidah yang dianjurkan adalah seperti tercantum dalam proposisi premis mayor pada silogisme di atas.

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti

Kata “dapat digantikan” dalam Pasal 185 ayat 1 tersebut memunculkan ketidak pastian atau menjadi bentuk tentatif dan bersifat fakultatif dari kedudukan ahli waris pengganti itu sendiri. Kata tersebut dapat ditafsirkan jika ahli waris meninggal lebih dahulu maka muncul ahli waris pengganti yaitu anak dari ahli waris yang meninggal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahun kematian seseorang disini sangat penting karena hal itu berguna untuk mengetahui kedudukannya sebagai ahli waris atau digantikan oleh ahli waris pengganti. Dan begitupun akan berpengaruh kepada bagian yang diterimanya.

Pasal 185 KHI ini merupakan satu-satunya dasar mengenai ahli waris pengganti dalam memperoleh harta waris menggantikan ahli waris yang meninggal setelah pewaris. Tercantumnya penyebutan ahli waris pengganti dalam pasal 185 ini telah memberikan pemahaman yang tegas bahwa dakam pembagian Islam mengenal istilah ahli waris pengganti namun dikembalikan lagi kepada keadaan ahli waris yang digantikan yang memunculkan ahli waris pengganti ini. Kandungan Pasal 185 KHI yang terdiri dari 2 (dua) ayat tersebut didalamnya mempunyai bentuk uraian, tujuan dan deskripsi yang memberikan ketentuan mengenai kedudukan ahli waris pengganti dalam memperoleh harta waris. Dalam pasal 185 KHI ini yang dapat menggantikan atau menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan dari anak laki-laki maupun perempuan dari ahli waris yang digantikan itu memiliki kedudukan yang sama.

Selain dalam KHI, mengenai ahli waris pengganti ini dijelaskan pula dalam KUH Perdata. Istilah dalam KUH Perdata yaitu plaatsvervulling yang pada dasarnya menggantikan kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dari pewaris yang diatur dalam Pasal 841-848 KUH Perdata. Dari konteksnya, sama seperti dalam KHI dimana ahli waris pengganti ini muncul apabila ahli waris yang digantikan telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Sehingga tahun kematian seseorang itu menjadi penting untuk dituliskan dan disebutkan dalam meneyelesaikan pembagian waris ini.

Dalam kaidah yurisprudensi nomor 344 K/AG/2005 ini disebutkan bahwa karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugat maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur. Jika ditelaah kembali kaidah tersebut kurang tepat jika dihubungkan dengan perkara ini. Karena dalam perkara ini, ahli waris pengganti yaitu anak dari Naping bin Tibu belum meninggal dunia, mereka adalah Para Penggugat/Termohon Kasasi yang menuntut bagiannya sebagai ahli waris pengganti. Dalam hal ini yang meninggal adalah ahli waris yang digantikan yaitu Naping bin Tibu yang tidak disebutkan tahun kematiannya.

Apabila disilogismekan, maka argumentasi Mahkamah Agung adalah seperti dalam tabel berikut yang terdiri dari susunan premis mayor, minor, dan konklusi: Karena ahli waris pengganti maupun ahli waris yang digantikan telah sama-sama meninggal, maka waktu meninggalnya masing-masing harus disebutkan dengan jelas, baik dalam surat gugatan maupun dalam konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kabur Premis mayor Penulisan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti harus tertuang dalam surat gugatan maupun konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima karena (NO) karena gugatan kabur (Obscuur Libel).

Premis minor Tindakan Judex Facti yang tidak menuliskan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti adalah tidak memenuhi aturan yang membuat gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Konklusi Penulisan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti harus tertuang dalam surat gugatan dan konstatering hakim agar gugatan dapat diterima dan tidak kabur. Kaidah yurisprudensi yang muncul dari putusan ini adalah proposisi yang muncul di dalam premis mayor di atas, yaitu: “Penulisan tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti harus tertuang dalam surat gugatan maupun konstatering hakim. Apabila tidak, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) karena gugatan kabur (Obscuur Libel).”

Sepanjang yang dapat dilacak, putusan Mahkamah Agung Nomor 334 K/AG/2005 ini telah diikuti oleh beberapa putusan, yaitu: 

1. Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PTA.Sby 

2. Putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Pst

Kedua putusan tersebut telah mengikuti kaidah yurisprudensi Nomor 344 K/AG/2005, dimana kedua putusan memiliki kasus yang sama dengan perkara ini yaitu tidak disebutkannya tahun kematian ahli waris yang digantikan oleh ahli waris pengganti. Pertama, putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PTA.Sby yang mengadili perkara waris pada tingkat banding dimana dalam gugatannya Para Pembanding/Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas kapan ayah dari pewaris meninggal dunia apakah setelah kematian pewaris atau sebelum sehingga mengakibatkan gugatannya tidak jelas dan kabur. Kedua, putusan Nomor 11/Pdt.G/2013/PA.Pst yang mengadili perkara waris di tingkat pertama dimana dalam gugatannya tidak dijelaskan secara tegas mengenai keadaan ahli waris yang ada pada saat pewaris meninggal dunia, hanya menyatakan telah meninggal dunia tanpa menuliskan tahun kematiannya. Hal itu membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima.

Melihat kedua putusan yang telah menggunakan kaidah yurisprudensi Nomor 334 K/AG/2005 dapat ditarik kesimpulan bahwa kutipan kaidah yurisprudensi Nomor 344 K/AG/2005 tidak sejalan dengan keadaan dari kedua putusan tersebut. Kedua putusan tersebut memanglah sama dengan kasus putusan MA ini mengenai tidak disebutkannya tahun kematian ahli waris yang digantikan. Namun yang menjadi masalah adalah kaidah yurisprudensi yang mengalami kekeliruan.

Anotasi ini ingin menegaskan bahwa putusan Nomor 344 K/AG/2005 ini berkaitan dengan kasus kedudukan ahli waris pengganti yang menggantikan ahli waris yang telah meninggal namun tidak dituliskan tahun meninggalnya sehingga gugatan tidak dapat diterima karena kabur. Bunyi kaidah tersebut tidak sama dengan isi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/AG/2005 ini. Karena dalam putusanyya yang meninggal adalah ahli waris yang digantikan saja bukan dengan ahli waris pengganti. Sehingga apabila putusan Nomor 344 K/AG/2005 ini tetap ingin relevan dan digunakan sebagai dasar hukum yurisprudensi, maka kaidah yang dianjurkan adalah seperti tercantum dalam proposisi premis mayor pada silogisme di atas.