Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm. Tanggal 3 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H, dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Dalam Konvensi: Menolak gugatan para Penggugat Nomor 1276/Pdt.G/2009/ PA.Sm. Tanggal 21 Juli 2009, dalam Rekonvesni Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Para Pembanding dengan menyatakan dalam amarnya dapat diterima dan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm serta hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Mengadili sendiri, yaitu dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II) dengan Ina Kusuma Dewi, Menyatakan Akta Nikah beserta kutipannya Nomor I3/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencoretan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 13/13/IV/l995 Tanggal 28 Maret 1995 dan Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima. Perkara tersebut kemudian dibawa pada tingkat kasasi dengan amarnya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur dan Pemohon Kasasi II dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, bukti-bukti yang merupakan fakta bahwa para pihak yang disebutkan dalam kutipan akte nikah bukanlah orang yang beragama Islam, sehingga kutipan akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak ada sertifikat masuk Islam dari masing-masing pihak, dan alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan sudah dipertimbangkan oleh Judex facti tingkat banding.

Sebelum menganalisis putusan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai peraturan perundang-undangan terkait wewenang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pencatatan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang beragama selain Islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

• Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

• Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembatalan pernikahan ditemukan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

• Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 

• Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Kemudian menjadi menarik untuk menilai apakah pernikahan antara Tergugat II dan Almarhumah Ina Kusuma Dewi dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang tanggal 28 Maret 1995, yang mana pernikahannya dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan wali nikah yaitu wali hakim, karena Tergugat II dan Almarhumah Ina Kusuma Dewi merupakan mualaf sehingga patuut dipertanyakan atau tidaknya perkawinan dan pencatatan tersebut.

Pertama, dengan fakta dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, terkait batalnya pernikahan Tergugat II dengan Almarhumah Ina Kusuma Dewi telah tepat. Menurut penulis dengan putusan majlis hakim tersebut telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa Para Penggugat pada khususnya dan masyarakat dan atau tetangga pada umumnya, sama sekali tidak pernah mengetahui antara Tergugat II dengan almh. Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya terikat sebagai suami-istri, padahal Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia adalah beragama Budha dan Tergugat II beragama Katolik. Hal ini ditemukan berdasarkan Kartu Keluarga No. 115003/96/01455 tanggal 06 November 1996 tertera bahwa almh Ina Kusuma Dewi beragama Budha, bahkan kalaupun Tergugat II dan almh. Ina Kusuma Dewi telah mualaf mestinya ada surat keterangan pindah agama a/n. kedua calon pengantin. Surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat kelengkapan melangsungkan perkawinan dan pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan almh. Ina Kusuma Dewi dihadapan Tergugat I dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula dan atau setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun pernikahan tersebut telah berjalan selama 14 tahun. Tetapi, hal tersebut bertengtangan dengan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam “dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Namun karena kurang kuatnya bukti otentik yang menyatakan bahwa Tergugat II dan almh. Ina Kusuma Dewi telah mualaf. Pada tingkat kasasi pun majlis hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian diikuti oleh Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk tanggal 21 Juni 2021 M dan Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.P.Bun tanggal 05 November 2014 M yang mana kaidah yurisprudensi kedua putusan tersebut adalah sama. Dengan demikian, menurut Penulis pertimbangan serta kaidah yurisprudensi dalam putusan nomor 329 K/AG/2011 telah ditafsirkan dan diikuti dengan tepat oleh kedua putusan tersebut di atas.

Sehingga tegasnya dengan adanya Yurisprudensi tersebut pada dasarnya memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang tidak sah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tidak berwenang melaksanakan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang beragama selain Islam. maka pernikahannya dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula dan atau setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Semarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm. Tanggal 3 Juni 2010 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H, dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Dalam Konvensi: Menolak gugatan para Penggugat Nomor 1276/Pdt.G/2009/ PA.Sm. Tanggal 21 Juli 2009, dalam Rekonvesni Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengabulkan permohonan banding yang diajukan para Penggugat/Para Pembanding dengan menyatakan dalam amarnya dapat diterima dan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Sm serta hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Mengadili sendiri, yaitu dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Dalam Konvensi: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Membatalkan perkawinan antara Drs. Edianto Sudarmono (Tergugat II) dengan Ina Kusuma Dewi, Menyatakan Akta Nikah beserta kutipannya Nomor I3/13/IV/1995 tanggal 28 Maret 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur tidak berkekuatan hukum, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Semarang Timur untuk dilakukan pencoretan dalam Buku Register Perkawinan tentang Akta Nikah Nomor 13/13/IV/l995 Tanggal 28 Maret 1995 dan Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima. Perkara tersebut kemudian dibawa pada tingkat kasasi dengan amarnya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur dan Pemohon Kasasi II dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah menerapkan hukum, bukti-bukti yang merupakan fakta bahwa para pihak yang disebutkan dalam kutipan akte nikah bukanlah orang yang beragama Islam, sehingga kutipan akta nikah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak ada sertifikat masuk Islam dari masing-masing pihak, dan alasan-alasan kasasi bersifat mengulang dan sudah dipertimbangkan oleh Judex facti tingkat banding.

Sebelum menganalisis putusan tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami mengenai peraturan perundang-undangan terkait wewenang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan pencatatan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang beragama selain Islam sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

• Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. 

• Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pembatalan pernikahan ditemukan dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 

• Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. 

• Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Kemudian menjadi menarik untuk menilai apakah pernikahan antara Tergugat II dan Almarhumah Ina Kusuma Dewi dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur, Kotamadya Semarang tanggal 28 Maret 1995, yang mana pernikahannya dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan wali nikah yaitu wali hakim, karena Tergugat II dan Almarhumah Ina Kusuma Dewi merupakan mualaf sehingga patuut dipertanyakan atau tidaknya perkawinan dan pencatatan tersebut.

Pertama, dengan fakta dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, terkait batalnya pernikahan Tergugat II dengan Almarhumah Ina Kusuma Dewi telah tepat. Menurut penulis dengan putusan majlis hakim tersebut telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa Para Penggugat pada khususnya dan masyarakat dan atau tetangga pada umumnya, sama sekali tidak pernah mengetahui antara Tergugat II dengan almh. Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya terikat sebagai suami-istri, padahal Ina Kusuma Dewi semasa hidupnya dan sampai meninggal dunia adalah beragama Budha dan Tergugat II beragama Katolik. Hal ini ditemukan berdasarkan Kartu Keluarga No. 115003/96/01455 tanggal 06 November 1996 tertera bahwa almh Ina Kusuma Dewi beragama Budha, bahkan kalaupun Tergugat II dan almh. Ina Kusuma Dewi telah mualaf mestinya ada surat keterangan pindah agama a/n. kedua calon pengantin. Surat keterangan tersebut diperlukan sebagai syarat kelengkapan melangsungkan perkawinan dan pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan yang dilaksanakan oleh Tergugat II dan almh. Ina Kusuma Dewi dihadapan Tergugat I dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula dan atau setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, meskipun pernikahan tersebut telah berjalan selama 14 tahun. Tetapi, hal tersebut bertengtangan dengan pasal 72 Kompilasi Hukum Islam “dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”. Namun karena kurang kuatnya bukti otentik yang menyatakan bahwa Tergugat II dan almh. Ina Kusuma Dewi telah mualaf. Pada tingkat kasasi pun majlis hakim menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum. Putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian diikuti oleh Putusan Nomor 198/Pdt.G/2020/PN Tjk tanggal 21 Juni 2021 M dan Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.P.Bun tanggal 05 November 2014 M yang mana kaidah yurisprudensi kedua putusan tersebut adalah sama. Dengan demikian, menurut Penulis pertimbangan serta kaidah yurisprudensi dalam putusan nomor 329 K/AG/2011 telah ditafsirkan dan diikuti dengan tepat oleh kedua putusan tersebut di atas.

Sehingga tegasnya dengan adanya Yurisprudensi tersebut pada dasarnya memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang tidak sah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tidak berwenang melaksanakan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang beragama selain Islam. maka pernikahannya dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi sejak semula dan atau setidak-tidaknya menyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.